Isu kenaikan tunjangan DPR yang menjadi salah satu pemicu gelombang protes besar-besaran belakangan ini menyorot perhatian publik. Dari mahasiswa, pekerja informal, hingga pelajar, suara penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil itu berkumandang di jalanan. Namun, di balik kerumunan massa dan barisan aparat, ada satu hal yang sering luput dibicarakan, yaitu kehadiran perempuan dalam gerakan sosial.
Banyak yang menganggap demonstrasi adalah ranah laki-laki—keras, panas, penuh risiko. Padahal, dalam setiap gerakan sosial, perempuan selalu hadir. Baik sebagai peserta aksi, jurnalis yang meliput di lapangan, maupun warga yang memberikan dukungan moral dan menyuarakan aspirasi.
Seperti Ibu Ana yang menjadi ikon “brave pink” yang tengah viral, merupakan seorang Ibu berjilbab merah muda yang seolah tidak kenal rasa takut dan dengan berani berdiri di depan aparat bersenjata saat demo berlangsung. Keterlibatan perempuan mempertegas bahwa politik bukan hanya milik segelintir orang di kursi kekuasaan, tetapi juga milik masyarakat luas, termasuk perempuan dari berbagai lapisan.
Berpartisipasi dalam aksi massa bukan hal mudah bagi perempuan, terdapat tantangan ganda perempuan di ruang publik. Risiko pelecehan, kekerasan, hingga stigma sosial kerap menjadi hambatan. Dalam kasus demo DPR, pelajar perempuan yang ikut turun ke jalan bahkan berisiko mengalami represi aparat. Situasi ini mengingatkan kita bahwa demokrasi seharusnya memberikan ruang aman bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.
Perempuan tidak hanya berjuang untuk menyuarakan isu keadilan, tetapi juga melawan batasan kultural yang sering membungkam suara mereka di ruang publik.
Kehadiran perempuan dalam gerakan sosial membawa perspektif yang berbeda. Isu anggaran, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari perempuan yang sering menjadi pengatur ekonomi rumah tangga. Ketika uang negara dialokasikan secara timpang—lebih besar untuk tunjangan pejabat ketimbang pendidikan atau kesehatan—perempuanlah yang paling cepat merasakan dampaknya.
Dengan kata lain, perempuan tidak sekadar ikut demo, mereka membawa pengalaman hidup nyata yang menjadikan gerakan sosial lebih inklusif dan relevan.
Keterlibatan perempuan dalam aksi sosial seharusnya menjadi pintu masuk untuk mendorong partisipasi lebih besar di ruang-ruang keputusan formal. Jika suara perempuan terdengar di jalanan, seharusnya juga mendapat tempat dalam parlemen, kebijakan publik, hingga pengelolaan anggaran negara. Dengan kata lain, perempuan bukan sekadar “penonton” politik, melainkan aktor penting dalam perubahan sosial.
“Saat perempuan bersuara, perubahan menjadi lebih dekat. Karena demokrasi sejati adalah demokrasi yang mendengarkan semua suara—termasuk suara perempuan.”
Source Pic: Canva AI
(Jurnalis : Hani S. | Redaktur : Hanisah Sukmawati)